TASIKMALAYA, (KP-ONLINE).- Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Tasikmalaya Agus Rudianto mengatakan bahwa Dekopinda itu secara implisit ada. Namun keberadaannya seolah hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
Selama ini Dekopinda tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Padahal Dekopinda sebagai wadah untuk gerakan koperasi sudah sewajarnya dilibatkan. “Ya jangankan soal anggaran, dalam pengambilan kebijakan menyangkut koperasi saja, tidak pernah dilibatkan,” kata Agus Rudianto saat rapat dengan Komisi 2 DPRD di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (5/12/2019).
Hadir dalam rapat Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi, SE bersama dengan anggota Ir.Cahya Wandana, H. Maman Darusan, Murjani, MM dan Ir. Muhammad Rizal. Sedangkan dari Dekopinda Ketua Harian Dekopinda Agus Rudianto, Hasan, Karsidi, Daniel dan Anas.
Menurut Agus, pada tahun 2018 pernah mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemkot sebesar Rp 25 juta. Uang itu tentu sangat minim jika diselaraskan dengan program kerja dari Dekopinda. Namun dengan dana minim itu, bisa melaksanakan program kerja meski belum bisa maksimal. Dia juga pernah diminta membuat rumusan tentang koperasi untuk Musrenbang, namun pada akhirnya tidak ada yang dipakai sama sekali.
Untuk program 2020 kata Agus pihaknya akan lebih konsen pada penguatan kelembagaan, melalui pelatihan dan bimbingan koperasi teknis berbasis core bisnis. Outputnya berupa Blue Print. Materi lainnya pemetaan bidang usaha dan potensi koperasi berdasarkan bentuk dan jenis usaha. Selain itu juga perlu penguatan jaringan usaha koperasi sehingga Koperasi menjadi alternatif bentuk badan usaha bersama (Semacam Holding Company).
Merencanakan dan membentuk media yang strategis dan marketable, revitalisasi Monumen koperasi (PKKT). Revitalisasi ini bertujuan untuk mengakomodir gagasan pemerintah pusat terkait untuk mendorong pemerintah daerah agar kreatif menjadi tempat kunjungan wisata.
Kemudian wadah gerakan dan badan usaha bersama yang mandiri dan modern. membangun destinasi wisata dalam bidang koperasi di Kota Tasikmalaya, sehingga diharapkan akan menjadi Ikon koperasi nasional, outputnya sumber PAD. Dan yang terakhir sebagai penguatan dan peningkatan SDM, melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis berbasis skill.
Anggota Komisi 2 DRPD Kota Tasikmalaya Murjani sangat mendukung dengan rencana revitalisasi kantor PKKT tersebut. Namun sebelum melangkah ke sana perlu dikuatkan dulu koperasinya.
Tadi dikatakan oleh Ketua Dekopinda bahwa dari lebih kurang 600 koperasi yang ada, hanya 150 an koperasi yang melakukan RAT. Ini yang perlu dikaji terlebih dahulu. Apakah matisurinya koperasi itu apakah karena kualitas SDM yang rendah atau memang kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah.
Untuk itu dia mengusulkan perlu ada pilot projek koperasi.Teknisnya diambil koperasi yang jelek, lalu dibimbing dan didampingi sampai koperasi itu maju. Sehingga masyarakat pun percaya bahwa koperasi juga bisa maju.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi mengucapkan terima kasi
Jajaran Pengurus Dekopinda Kota Tasikmalaya difoto bersama dengan anggota Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya seusai melakukan Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (5/12/2019).*
h atas informasi yang disampaikan oleh Dekopinda. Ini bisa menjadi referensi untuk melakukan langkah konkrit berikutnya.
Dari paparan yang ketua Dekopinda, ia bisa menangkap bahwa keberadaan Dekopinda belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Padahal Dekopinda adalah sebagai mitra kerja.
Makanya kata Andi dia akan mendorong kepada pemerintah agar bisa mengoptimalkan peran Dekopinda dalam memajukan koperasi. “Kami setuju jika koperasi harus diperjuangkan, harus ditempatkan di tempat yang terhormat, sesuai maksud pendirian koperasi di Tasikmalaya,” ujarnya.
Kedua daya dorong seperti apa agar koperasi lebih diperkuat, di Bampeda mulai diperbicangkan apakah dalam bentuk regulasi intervensi, kalau memungkikan kenapa tidak bisa jadi perda inisiatif.
Ada juga catatan penting memang untuk sosialisasi tidak terpaku pada pengurus koperasi, tetapi bagaimana ada gerakan masyarakat tahu dan gemar koperasi. Ini memudahkan pengurus tidak harus mencari anggota. namun justru masyarakat yang meminta. “Ini yang begerak bukan hanya Dekopinda, Pemda tetapi semua elemen, pemangku kepentingan,” ujar Andi.
Pilot proyek ada titik perhatian, supaya menjadi perhatian masayrakat. Coba Dekopinda melakukan hal itu. Termauk masih adanya pemahaman bahwa koperasi kuno juga harus dihilangkan, padahal bisa dikolaborasi dengan jaman, disesuaikan dengan tantangan. “Ini adalah tantangan kita,” kata Andi. (MR)***
