SINGAPARNA, (KP-ONLINE).- Rencana pemerintah pusat membangun jalan tol dari Bandung (Gedebage)-Tasikmalaya-Cilacap (Batikcap) mulai menunjukkan perkembangan dengan dilakukannya pertemuan konsultasi publik antara PT Jasa Marga (Persero) tbk, Konsultan Amdal dengan para pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang rencananya terlewati oleh trase tol tersebut, Selasa (11/2/2020).
Pertemuan yang digelar di Aula Kecamatan Singaparna ini lebih membahas pada analisis dampak lingkungan (amdal) serta menyerap berbagai masukan dan saran dari tokoh-tokob masyarakat, pemeritah desa dan pemerintah kecamatan. Hadir dalam pertemuan ini perwakilan PT Jasa Marga, Konsultan Amdal, para kepala desa, para camat, kepolisian, TNI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan tokoh masyarakat dari kecamatan Cigalontang, Leuwisari, Padakembang dan Singaparna.
Menurut Ketua Tim Penyusun Amdal Jalan Tol Batikcap, Lutfi Hadinata, konsultasi publik ini digelar guna tahapan awal kajian penyusunan amdal jalan tol tersebut. Pihaknya pun terus melakukan road show ke kabupaten/kota yang terlewat, seperti Cilacap, Pangandaran, Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Lantas Garut, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.
“Ini baru tahap awal, kebetulan sangat panjang jalan tol ini sekitar 206 KM, sebab melewati 8 kabupaten/kota dan provinsi. Maka kita terus melakukan road show konsultasi publik bersama masyarakat yang terlewati trase jalan tol,” jelas Lutfi.
Pihaknya menangkap, masyarakat masih kebingungan mengenai trase jalan tol, khawatir dampak negatif dan pesoalan tenaga kerja nantinya. Hal itu memang biasa muncul dan pihaknya mencatat segala masukan-masukan ini. Idealnya pihaknya bisa mengkaji analisis amdal ini paling cepat 6 bulan kedepan. Akan tetapi bisa lebih lama jika ada kajian khusus yang diminta, seperti kajian melewati hutan lindung, lokasi pendidikan dan tempat ibadah. Sementara prosesnya sendiri masih sangat panjang dan memerlukan pengkajian lebih dalam.
Meski sudah ada titik lokasi trase jalan tol, namun pihaknya belum bisa mempublikasikannya saat ini. Mengingat sangat riskan dan khawatir dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab, salah satunya broker dan spekulan tanah.
“Kegiatan ini syarat dokumen kerangka acuan. Lantas nanti kita akan menilai di Komisi Penilai Amdal di Kementerian Lingkungan Hidup pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cintaraja Agus Muslim mengaku cukup bangga bila wilayahnya dilewati oleh trase jalan tol. Akan tetapi sejumlah catatan ia sampaikan, seperti diperlukannya tim work (wadah) yang menghimpun kekuatan bersama yang menghimpun tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Sehingga bisa menjawab kesimpangsiuran dan masalah teknis yang terjadi di masyarakat. Ia pun mendesak segera adanya kejelasan pemerintah pusat dalam penentuan titik lokasi yang akan dilewati.
“Kami sampai kini masih kebingungan untuk penentuan lokasi dan titik trase yang bakal dilewati. Apalagi di masyarakat, banyak yang datang ke kami menanyakan hal itu. Membuat resah di masyarkat. Konsultasi publik ini harus kembali dimatangkan lagi,” jelas Agus.
Camat Singaparna Kusnanto menambahkan, jika konsultasi publik pembangunan jalan tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap lebih menggali aspirasi masyarakat kaitannya dengan dampaknya. Baik itu sarana ekonomi, pendidikan, keagamaan, tenaga kerja da lainnya. Termasuk meminta kejelasan apakah nanti ada dampak yang bisa merugikan, seperti kemacetan, banjir dan lainnya. Di kecamatan Singaparna sendiri ada 4 desa yang dilalui, yakni Sukaherang, Cintaraja, Cikunir dan Cikadongdong.
“Nanti ini bakal jadi bahan diskusi publik selanjutnya. Sebab sampai saat ini lokasi titik trasenya belum kita ketahui. Hanya mengetahui nanti jalan tol akan melewati kecamatan dan desa mana saja” ujar dia. (Aris Mohamad F)***
