SINGAPARNA, (KP-ONLINE).-Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin menyatakan, jika Pilkada Tasikmalaya harus jadi ajang wisata politik dan pesta demokrasi untuk masyarakat. Peran Ormas cukup menentukan agar Pilkada bisa dinikmati dengan sukacita oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Zamzam seusai mengikuti Seminar Kebangsaan bersama perwakilan Ormas jelang kontestasi Pilkada yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (11/09/2020).
Dikatakan dia, Pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19 menjadi persoalan serius yang dihadapi dalam Kontestasi Pilkada. Dibutuhkan kesadaran semua pihak termasuk Ormas agar Pilkada tidak jadi klaster baru Penyebaran Covid-19.
“Kami ingin Pilkada ini sebagai wisata politik dan pesta demokrasi rakyat. Kita tidak berharap pesta tidak berujung duka apalagi saat ini ada Covid 19. Maka dari itu, kita harus menyadari bahaya covid agar pilkada tidak jadi Klaster baru Penyebaran Covid-19,” jelas Zamzam.
Ditanbahkan Zamzam, perlu dipahami untuk masa tahapan Kampanye dilakukan dengan pembatasan jumlaj peserta. Sehingga lebih mengedepankan kualitas kampanye dibanding kuantitas. Jadi khusus kampanye sekarang saat covid 19 pesertanya dibatasi, tidak ada konvoi tidak ada kerumunan.
“Tapi hikmah covid 19 kampanye Pilkada bisa lebih berkualitas secara kuantitas bukan berkualitas dari jumlahnya,” tegas dia.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, meminta Ormas turut melaporkan digaan pelanggaran selama Pilkada. Dimana dinilai paling rawan terkait masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan money politik.
“Hati-hati dengan pelanggaran ini bisa gugurkan Calon Bupati. Kami minta kalau ormas menemukan dugaan pelanggaran sampaikan kepada Bawaslu,” jelas Dodi.
Kapolres Tasikmalaya AKBP Hendria Lemana, melalui Kasat Reskrim, AKP Hario Prasetyo Seno, mengatakan dalam menghadapi Pilkada, Kepolisian Resort Tasikmalaya memetakan TPS menjadi titik tiga kategori. Kurang Rawan, Rawan dan sangat rawan. Terdapat 33 TPS yang Rawan tersebar di beberapa Kecamatan.
“Ada kategori TPS kurang rawan, Rawan sedang dan sangat rawan. Kurang rawan berarti jaraknya dekat dengan Makopolres. Masyarakatnya kondusif tidak pernah terjadi konplik kelompok masyarakatnya tidak terpengaruh,” jelas dia.
Untuk rawan sedang dengan karak tempuh dua jam, pernah terjadi konflik, gangguan kemanan sedang dan parpol bersebrangan dengan pemerintah.
Sementara TPS Sangat Rawan dengan jarak tempuh dari Mako tiga jam biasanya roda empat sulit dan roda dua harus jalan kaki. Atau masih terjadi konplik vertikal, masyarakatnya cenderung anarkis tidak percaya kebijakan pemerintah ada upaya gagalkan pemilihan. (Aris Mohamad F)***
Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin menyatakan, jika Pilkada Tasikmalaya harus jadi ajang wisata politik dan pesta demokrasi untuk masyarakat. Peran Ormas cukup menentukan agar Pilkada bisa dinikmati dengan sukacita oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Zamzam seusai mengikuti Seminar Kebangsaan bersama perwakilan Ormas jelang kontestasi Pilkada yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (11/09/2020).
Dikatakan dia, Pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19 menjadi persoalan serius yang dihadapi dalam Kontestasi Pilkada. Dibutuhkan kesadaran semua pihak termasuk Ormas agar Pilkada tidak jadi klaster baru Penyebaran Covid-19.
“Kami ingin Pilkada ini sebagai wisata politik dan pesta demokrasi rakyat. Kita tidak berharap pesta tidak berujung duka apalagi saat ini ada Covid 19. Maka dari itu, kita harus menyadari bahaya covid agar pilkada tidak jadi Klaster baru Penyebaran Covid-19,” jelas Zamzam.
Ditanbahkan Zamzam, perlu dipahami untuk masa tahapan Kampanye dilakukan dengan pembatasan jumlaj peserta. Sehingga lebih mengedepankan kualitas kampanye dibanding kuantitas. Jadi khusus kampanye sekarang saat covid 19 pesertanya dibatasi, tidak ada konvoi tidak ada kerumunan.
“Tapi hikmah covid 19 kampanye Pilkada bisa lebih berkualitas secara kuantitas bukan berkualitas dari jumlahnya,” tegas dia.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, meminta Ormas turut melaporkan digaan pelanggaran selama Pilkada. Dimana dinilai paling rawan terkait masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan money politik.
“Hati-hati dengan pelanggaran ini bisa gugurkan Calon Bupati. Kami minta kalau ormas menemukan dugaan pelanggaran sampaikan kepada Bawaslu,” jelas Dodi.
Kapolres Tasikmalaya AKBP Hendria Lemana, melalui Kasat Reskrim, AKP Hario Prasetyo Seno, mengatakan dalam menghadapi Pilkada, Kepolisian Resort Tasikmalaya memetakan TPS menjadi titik tiga kategori. Kurang Rawan, Rawan dan sangat rawan. Terdapat 33 TPS yang Rawan tersebar di beberapa Kecamatan.
“Ada kategori TPS kurang rawan, Rawan sedang dan sangat rawan. Kurang rawan berarti jaraknya dekat dengan Makopolres. Masyarakatnya kondusif tidak pernah terjadi konplik kelompok masyarakatnya tidak terpengaruh,” jelas dia.
Untuk rawan sedang dengan karak tempuh dua jam, pernah terjadi konflik, gangguan kemanan sedang dan parpol bersebrangan dengan pemerintah.
Sementara TPS Sangat Rawan dengan jarak tempuh dari Mako tiga jam biasanya roda empat sulit dan roda dua harus jalan kaki. Atau masih terjadi konplik vertikal, masyarakatnya cenderung anarkis tidak percaya kebijakan pemerintah ada upaya gagalkan pemilihan. (Aris Mohamad F)***
