TASIKMALAYA, (KP-ONLINE).-
Sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah pepatah yang dialami petanidi Desa Pamoyanan, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana tidak, disaat kondisi ekonomi sudah terpuruk akibat dampak Covid-19, kini mereka kesulitan mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah.
Padahal, saat ini lahan pertanian di Desa Pamoyanan sudah memasuki musim tanam padi. Mereka pun berharap pihak terkait segera turun tangan.
Berdasarkan informasi, sekitar 60 persen dari seluas 213 hektar lahan sawah di Desa Pamoyanan memasuki masa tanam. Sisanya, ada yang tidak ditanami karena kekeringan dan belum memasuki masa tanam. Namun setelah ditanam, petani mengalami kebingungan dan menjerit karena pupuk subsidi yang dibutuhkan sulit didapat.
Ketua Kelompok Tani Karya Mekar Desa Pamoyanan, Aan Dahlan kepada wartawan, Rabu (16/2020) mengatakan saat ini sebagai petani sudah menanam dan waktunya memupuk. Namun petani kebingungan, karena pupuk subsidi yang dibutuhkan sulit didapatkan. Yang ada pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.
“Biasanya pupuk subsidi tidak sulit, namun musim tanam sekarang kami sulit mendapatkan. Kalau yang non subsidi banyak,” kata Aan.
Menurutnya, biasanya petani mendapatkan pupuk subsidi dari BUMDes Pamoyanan, semuanya lancar tidak ada masalah. Namun pada musim tanam kali ini, pupuk subsidi mendadak hilang. Kondisi ini membuat para petani marah, karena sudah menanam namun saat waktunya memberi pupuk ternyata tidak ada pupuknya.
Aan mengaku, sebagai ketua kelompok dirinya banyak mendapatkan protes dari anggota yang tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi. Mereka khawatir merugi karena sudah melakukan tanam dan waktunya pemupukan.
“Atas desakan anggota, dirinya pun menanyakan ke BUMDes dan Pemerintah Desa Pamoyanan serta BPP atas sulitnya mendapatkan pupuk subsidi,” tuturnya.
Dikatakan dia, meski sudah disampaikan ke BUMDes dan Pemerintah Desa Pamoyanan serta BPP atas kesulitan pupuk subsidi, namun hingga kini pupuk belum didapatkan.
Petani berharap harus segera ada solusinya, jangan sampai merugi karena tanaman gagal akibat tidak diberikan pupuk. Kalaupun alasannya memberlakukan Kartu Tani, seharunya pemerintah mempersiapkan dari sebelumnya jangan sampai merugikan petani karena hasil panen berkurang.
“Sudah terimbas akibat Pandemi Covid 19, dimana petani tidak mendapatkan bantuan langsung. Sekarang ditambah dengan sulitnya pupuk subsidi,” ungkapnya.
Kepala Bagian Pemasaran BUMDes Pamoyanan, Lili Sunarli membenarkan stok pupuk bersubsidi tersebut memang kosong. Berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kebutuhan pupuk di Desa Pamoyanan sekitar 154 ton per musim tanam untuk 213 hektar lahan sawah. Kebutuhan tersebut bisa tertutupi, karena memang distribusi pupuknya lancar.
Namun pada musim tanam kali ini, pasokan pupuk subsidi mendadak hilang. Bahkan, pihaknya mendapat banyak tudingan telah menimbun pupuk subsidi. Reaksi dari petani tersebut karena belum siap menggunakan pupuk non subsidi yang jauh lebih mahal mencapai tiga kali lipat.
“Kelangkaan pupuk bisa disebabkan perubahan pola distribusi pupuk dengan menggunakan Kartu Tani. Namun itu kan baru berlaku tahun depan 2021, dan saat ini belum semua petani mendapatkan kartu tani,” ucapnya.
Menurutnya, petani tidak mau tahu dengan pola yang diberlakukan pemerintah tersebut, apalagi baru akan diberlakukan tahun depan. Sehingga petani tetap menuntut kebutuhan pupuk yang akan digunakan musim tanam sekarang harus tersedia.
“Sementara BUMDes juga kesulitan, karena hingga saat ini pendistribusian pupuk tidak ada,” ungkapnya.
Kepala Desa Pamoyanan, H. Aha Nugraha mengatakan mengakui kedatangan petani yang protes atas sulitnya pupuk subsidi. Mereka datang melakukan protes sambil marah-marah. Mereka khawatir produksi pertaniannya menurun dan menyebabkan kerugian. (Ema Rohima)***
