TASIKMALAYA (KP ONLINE)- Kebiijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memperpanjang PSBB sampai tanggal 29 Mei 2020, adalah sebuah kebijakan yang kurang bijak.
Di saat rakyat akan bersuka cita menyambut hari kemenangan Idulfitri justru malah segala hal dibatasi.
Demikian disampaikan Pemerhati Masalah sosial H. Ir. Nanang Nurjamil menanggapi keputusan Pemkot Tasikmalaya memperpanjang masa PSBB hingga 29 Mei mendatang.
Dikatakan Nanang dengan diperpanjang masa PSBB, Pemkot akan menambah lagi jumlah ruas jalan yang ditutup. Itu artinya masyarakat akan semakin kesulitan untuk bisa mengakses berbagai tempat tujuan. Para pedagang kecil akan semakin kesulitan mencari lahan tempat jualan karena areanya semakin dipersempit dengan kebijakan penutupan jalan.
“Fakta empiris di beberapa kota menunjukkan bahwa penerapan PSBB tidak efektif, justru pasien positif Covid-19 malah semakin bertambah,” kata Nanang.
Hal yang harus ditingkatkan kata Nanang adalah “tracing, treatmen, testing” bukan memperpanjang PSBB. Percuma PSBB diperpanjang kalau hanya sekedar menutup jalan, mencegah kendaraan masuk, tapi orang malah diloloskan, memangnya yang akan terkena corona kendaraan bukan orang?
Pemkot dan Gugus Tugas Covid-19 mestinya melihat realita di lapangan secara arif dan bijak. Selama PSBB berjalan faktanya jalan-jalan tetap macet, pengunjung mall tetap berdesakan.
“Saya melihat langsung ada sebuah mall yang dari luar kelihatan sepi/tutup, setelah saya cek ke atas ternyata ramai pengunjung,” ujarnya.
Sekali lagi lebih baik PSBB tidak usah diperpanjang, maksimalkan saja tracing, testing dan treatmen, faktanya penambahan pasien positif covid-19 terjadinya di puskesmas, bukan di ruang publik.
Ini sudah 5 hari menjelang Idulfiri, masyarakat butuh bekal untuk berlebaran, pemkot harus memiliki “sense of crisis” secara “holistic” (menyeluruh) jangan hanya dari saru sisi untuk kepentingan pencegahan penularan covid-19 yang semuanya baru hanya sekedar upaya dan prediksi.
Jangan memutus mata rantai covid tapi memutus mata pencaharian masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap selain dari berjualann.
Pikirkan bagaimana dengan nasib 2000 pekerja yang dirumahkan, 500 lebih driver ojol, 4.281 PKL se kota Tasikmalaya, belum lagi para pekerja opang, sopir anngkot, delman, tukang becak, ada bansos malah banyak yg tidak tepat sasaran karena input datanya katanya “ngaco” dan amburadul.
Kesalahan pemerintah jangan rakyat yang menjadi korban. Sekali lagi tidak usah diperpanjang PSBB, maksimalkan saja “trace, test, treat” (Pelacakan, Pemeriksaan dan Pencegahan/Pengobatan). (rm)***
