GARUT, (KP-ONLINE).- Penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap rencana pembangunan jalan poros tengah yang menghubungkan Kecamatan Cilawu dan Banjarwangi, bukan hanya persoalan izin dan amdal yang belum ditempuh oleh Pemkab Garut.
Lebih dari itu, para pegiat lingkungan hidup dan antikorupsi di Garut menuding pembangunan jalan tersebut sarat kepentingan pejabat dan pengusaha.
Koordinator Konsorsium Penyelamatan Cikuray, Usep Ebit Mulyana, mengungkapkan temuannya di lapangan jika saat ini sudah banyak lahan di sekitar lokasi pembangunan jalan yang sudah dikuasai pejabat dan pengusaha.
Penguasaan lahan di daerah tersebut oleh kalangan pejabat dan pengusaha, menurut Ebit, sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Jumlah lahan yang kini telah dikuasai pejabat dan pengusaha itu sendiri tidak sedikit.
Dengan kondisi ini, katanya, sangat wajar jika kemudian muncul kecurigaan jika pembangunan jalan itu tak hanya semata-mata untuk kepentingan transportasi masyarakat. Lebih dari itu, ternyata ada bidikan bisnis yang disasar pejabat dan pengusaha dari proyek yang telah mengundang pro-kontra tersebut.
Masih menurut Ebit, data yang dimilikinya, di sekitar kawasan pembangunan jalan itu sudah ada lahan milik pejabat yang sudah direncanakan akan dibuat kawasan wisata serta pertanian. Tak hanya itu, bahkan ada juga lahan yang saat ini sudah dikuasi pejabat karena ke depannya akan dijadikan lahan pertambangan mineral berupa emas.
“Jika informasi yang kami dapatkan itu benar adanya, sungguh naif sikap dari para pejabat dan pengusaha Garut itu. Mereka terus memaksakan pembangunan jalan dengan dalih untuk kepentingan transportasi masyarakat tapi pada kenyataannya hanya untuk melancarkan bisnis mereka,” ucap Ebit.
Ebit menyebutkan, kini semakin jelas alasan kenapa Pemkab Garut begitu memaksakan agar pembangunan jalan poros tengah itu bisa dilaksanakan secepatnya. Bahkan tanpa melalui prosedur yang berupa pengajuan perizinan dari Perhutani dan pembuatan Amdal, pembangunan jalan sudah dilaksanakan meski terus mendapat protes dari berbagai pihak termasuk Perhutani.
Indikasi saratnya kepentingan pejabat dan pengusaha dalam proyek pembuatan jalan itu menurut Ebit lebih diperkuat dengan dibelokannya rute dari rencana semula sesuai survey awal. Apalagi perubahan rute ini cenderung mendekati lahan-lahan yang saat ini telah dikuasai oleh para pejabat di Garut.(Aep Hendy S)***
,
