PANGANDARAN,(KP-ONLINE).– Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan ijin operasional pelabuhan Pangandaran yang berada di Bojongsalawe. Ijin tersebut diterbitkan melalui surat usulan dari Kepala Daerah/Bupati Pangandaran.
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Wilayah Pangandaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Jusmin mengatakan, hingga saat ini dirinya sedang menunggu ijin operasional pelabuhan dari Pusat.
“Tapi kalau buat muat a-jack breakwater ke kapal tongkang sih bisa, soalnya kan ada surat dari Pak Bupati ke pimpinan kami,” ujar Jusmin melalui telefon, Rabu, 27 November 2019.
Dia menjelaskan, karena itu untuk kepentingan pembangunan daerah, disusul dengan adanya surat dari Bupati Pangandaran ke pimpinannya sehingga meskipun ijin operasional pelabuhan belum turun maka kegiatan muat di pelabuhan bisa dilakukan. Karena kata Jusmin, pemerintah pusat harus membantu bagaimana pemerintah daerah itu untuk membangun daerahnya.
“Termasuk diberikan ijin sandar kapal dan muatnya itu satu paket. Kata Pak Presiden kan gak boleh menghambat pembangunan di daerah, apalagi ini untuk kemaslahatan masyarakat di daerah,” kata Jusmin yang saat ini sedang berada di Jakarta.
Apalagi, kata Jusmin, kedepannya pelabuhan Pangandaran ini menjadi pelabuban lokal sehingga tidak ada masalah. Apabila menunggu penerbitan ijin operasional pelabuhan dirinya tidak bisa menjamin pelabuhan bisa digunakan secepatnya.
“Ya ini karena Pak Bupati saja ijinnya, apalagi ini programnya Pak Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) yang langsung menginstruksikan untuk penataan kawasan pantai di Pangandaran,” ucapnya, seraya dirinya menambahkan, bahwa ijin operasional tidak berlaku untuk kegiatan bongkar muat lainnya sebelum ijin operasional pelabuhan diterbitkan oleh pusat.
“Jadi cuma untuk muat a-jack breakwater aja, kegiatan yang lainnya belum bisa,” ungkapnya.
Jusmin juga mengatakan, apabila di pelabuhan Pangandaran tersebut sudah dilengkapi dengan terminal penumpang itu akan sangat menguntungkan untuk pariwisata di Pangandaran termasuk untuk kemaslahatan nelayan setempat.
“Apalagi nanti kalau dilengkapi dengan kapal penumpang untuk menjemput ke ‘mother ship’ atau kapal pesiar dari luar negeri yang engker atau berlabuh di tengah lalu diturunkan bule-bule itu di pelabuhan itu kan bagus perkembangannya. Apalagi digembar gemborkan di Pangandaran ada Green Canyon, pantainya kan jadi penasaran mereka sehingga mereka mau singgah di Pangandaran untuk berwisata,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Kepala UPTD Ciwulan-Cilaki Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, Aseng Supriadi selaku PPK pembangunan breakwater di Pantai Barat Pangandaran mengatakan, berdasarkan laporan pencetakan a-jack breakwater sudah melebihi dari target.
“Kami tinggal menunggu kapal tongkangnya saja untuk memuat a-jack lalu dibawa dan dipasang di kawasan Pantai Barat Pangandaran,” ujarnya.
Aseng juga mengatakan, dirinya juga mendapatkan kabar bahwa kapal tongkang yang didatangkan dari Jakarta hingga saat ini sedang dilakukan perbaikan.
“Harusnya minggu kemarin sudah mulai muat, tapi sampai sekarang belum datang juga kapal tongkangnya,” ujar Aseng, seraya dirinya berharap, sebelum liburan natal 2019 dan tahun baru 2020 besok, pembangunan breakwater sudah selesai. (Agus Kusnadi)***
