KABAR PRIANGAN– Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya untuk kembali membatasi aktivitas malam menuai beragam tanggapan.
Sesuai surat edaran pemerintah Kota Tasikmalaya No 061/3108 terkait pemberlakuan jam operasional tempat usaha sampai jam 20.00 WIB.
Koordinator Daerah Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, M. Faried , Sabtu (19/12/2020) mengatakan tujuannya baik, demi memiminimalisir penyebaran virus covid 19 yang saat ini semakin meningkat.
Akan tetapi ujar Faried, pemberlakuan tersebut harus universal atau menyeluruh terhadap seluruh aktivitas masyarakat.
“Karena kita masih melihat banyak masyarakat dan anak – anak muda yang nongkrong sampai larut malam dipinggiran jalan seperti pusat kota seolah dibiarkan,” katanya.
Jangan sampai ujar dia, pemberlakuan jam malam itu hanya untuk tempat – tempat usaha saja, tetapi kerumunan kerumunan masyarakat masih banyak terjadi.
“Karena yang diminimalisir ini adalah aktivitas manusia, dengan menutup pasilitas yang ruangnya bukan hanya menutup tmpat usaha saja,” ujar Faried.
Ketika berbicara pasilitas atau ruang ujar dia, tentunya bukan hanya tempat – tempat usaha seoeryi mall, cafe dan pertokoan, akan tetapi tempat temoat tongkrongan seperti jalan pusat kota, Komplek Dadaha dan tempat – tempat lainnya.
“Kami berharap pemerintah kota dalam mengambil kebijakan tidak setengah – setengah, dalam arti jangan menekan ruang atau pasilitasnya saja justru yg harus ditekan adalah interaksi aktivitas masyarakatnya,” ucapnya.
Selain itu ujar dia, pemerintah pun belum mengoptimalkan potensi struktural dan jaringan dibawah untuk bekerjasama memberikan edukasi dan pengertian kepada masyarakat seperti tokoh agama (MUI,DKM) untuk megedukasikan masyarakat dalam pengajian rutin, jum’atan atau kegiatan lainnya.
“Tokoh masyarakat tokoh pemuda dan yang lainnya juga harus dilibatkan karena organisasi tersebut mempunyai pengurus sampai ketingkat ranting.
“Kita berharap pemerintahahan terbawah yaitu kecamatan dan kelurahan lebih agresif dan inten untuk turun kemasyarakat dengan menggandeng elemen dari berbagai unsur.” ujar Faried.
Cara ini adalah untuk memperkuat keputusan pemerintah jangan sampai surat edaran ini hanya menjadi kebijakan yg bersipat formalitas supaya kelihatan ada gerakan.
Sementara itu, Yayan Kumis (52) salah seorang pedagang makanan di Jalan HZ Mustofa yang biasa berjualan petang mengatakan, pada dasarnya dirinya mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam hal penanganan covid -19 di Kota Tasik.
Namun ujar dia, pemerintah juga harus bisa memiah milah aktivitas mana yang menimbulkan kerumunan dan mana yang tidak.
“Kalau seperti saya kan jualan martabak kebanyakan dibungkus tidak dimakan disini, jadi tidak akan ada kerumunan. Makanya kalau bisa jangan dibatasi,” ujarnya.(Asep MS)***
