TASIKMALAYA, (KP-ONLINE).- Tepat dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda Senin (28/10/2019), puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Regenerasi Petani melakukan aksi mendatangi kantor DPRD Kota Tasikmalaya.
Massa yang terdiri dari PMII, HMI dan KTNA berorasi silih bergantian sambil membentangkan spanduk. Mereka menagih janji DPRD yang berjanji akan memanggil Wali kota dan SKPD untuk membahas masalah pertanian setelah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan akan mengajak mahasiswa untuk duduk bersama.
“Namun, janji tinggal janji. Hingga sekarang apa yang disampaikan itu tak kunjung direalisasikan,” kata Koordiator Lapangan Aksi, Fikri Zulfikar.
Menurutnya, pada bulan Oktober lalu, bertepatan dengan Hari Tani Nasional saat melakukan aksi DPRD berjanji setelah AKD terbentuk akan mengundang aliansi untuk duduk bareng.
Namun nyatanya, hingga bulan Oktober mau habis dan AkD sudah terbentuk tidak ada apa yang dijanjikan itu.
“Nihil, busuk, pembual, pembohong. Bubarkan saja DPRD,” ucapnya.
Dikatakan dia, kami menyuarakan hal yang sama seperti pada Hari Tani Nasional. Dimana kami konsentrasi pada UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Tapi pada realitanya petani bukannya diberdayakan, malah diperdaya. Lahan pertanian makin tiada, malah digerus ditanami oleh besi dan beton atas nama pembagunan. Menjamurnya perumahan atas nama modernisasi, limbah pabrik, pertambangan, pembangunan tol antar kota termasuk Tasikmalaya di dalamnya. Tentunya semua itu sangat berdampak negatif bagi para petani.
“Kami menuntut dibentuknya regulasi terkait kepastian stabilnya harga pasar. Selain itu, stop program Sapras tak tepat guna. Utamakan peningkatan SDM petani,” tuturnya.
Dikatakan dia, pemerintah harus berani menyetop alih fungsi lahan dan tolak UU Pertanahan. Selain itu harus turun tangan dalam penanganan tengkulak dan pemaksimalan pasar tradisional.
“Bulog juga jangan hanya subsidi Padi, Jagung dan Kedele,” ungkapnya. (Ema Rohima)***
