GARUT, (KP).- Garut Governance Watch (GGW) mengendus adanya dugaan kebocoran dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Garut pada tahun 2016 lalu. Nilai kebocoran dana PPJ di Garut ini dinilainya cukup besar yakni mencapai Rp 8 miliar.
Adanya dugaan kebocoran dana PPJ di Garut diungkapkan Ketua GGW, Agus Sugandhi. Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir ini pihaknya telah melakukan penelusuran terkait adanya dugaan tersebut.
“Hasil penelusuran yang telah kami lakukan memang ditemukan adanya indikasi kebocoran dana PPJ dengan nilai tak sedikit,” ujar Agus di Sekretariat GGW di Perum Cipta Rama, Tarogong Kidul, Kamis (24/10/2019).
Dikatakannya, selama ini pelanggan listrik dari PLN di Kabupaten Garut setiap bulannya diharuskan menyetor pajak penerangan jalan. Pajak yang harus dibayar nilainya ditentukan antara 4–7 persen dari jumlah tagihan setiap bulannya.
Dari hasil penelusuran yang dilakukan, tuturnya, diperoleh data rata-rata Pemkab Garut menerima setoran tidak kurang dari Rp 20,4 miliar melalui PLN kepada kas daerah setiap tahunnya. Selain itu, data dari PLN Garut juga menyebutkan pendapatan hasil dari penjualan listrik terjual oleh PLN tahun 2016 untuk semua jenis tarif di Kabupaten Garut mencapai Rp 498,7 miliar.
“Jika rata-rata 6 persen pajak yang diperoleh Pemkab Garut untuk penerangan jalan dari total nilai hasil penjualan listrik sebesar Rp 498,7 miliar, berarti setiap tahunnya Pemkab Garut mendapatkan pemasukan mencapai Rp 29,9 miliar. Dana inilah yang coba kita telusuri ke mana larinya,” katanya.
Sementara hasil penelusuran di lapangan, tambah Agus, hingga saat ini masih banyak sarana penerangan jalan umum (PJU) di Garut yang dalam keadaan rusak atau mati. Bahkan di beberapa kecamatan hingga saat ini masih banyak daerah yang belum terpasangi PJU.
Agus menyebutkan, di sisi lain realisasi APBD Garut 2016 dari pendapatan PPJ yang masuk ke kas daerah hanya mencapai Rp 21,4 miliar. Berdasarkan data tersebut, GGW menduga adanya kebocoran hingga mencapai Rp 8 miliar dari dana PPJ tahun 2016 di Garut.
Menurutnya, pelanggan listrik di Garut setiap bulannya diwajibakan untuk membayar pajak PJU. Dana terkumpul tersebut dalam realisasi belanja hanya mencapai sekitar 10 persen dari jumlah pendapatan. Berangkat dari temuan tersebut, GGW juga menduga telah terjadi penyimpangan anggaran proyek penataan PJU dengan indikasi, meski tiap tahun mendapat dana dari APBD untuk penataan PJU akan tetapi ternyata masih banyak PJU yang rusak karena tidak dirawat.
“Kami melihat penyelewengan sangat berpotensi terjadi dalam anggaran PJU di Garut. Indikasi adanya dugaan korupsi muncul setelah ditemukan banyak titik PJU tersebar di Kabupaten Garut dalam keadaan rusak, keropos, bahkan mati padahal anggaran pemeliharaannya sangat besar,” ucap Agus.
Dari data yang dimilikinya, tandas Agus, setiap tahunnya usulan anggaran yang dimasukkan dalam APBD yang besarnya miliaran rupiah untuk biaya pengadaan dan pemeliharaan PJU di Garut. Sementara itu belanja untuk kebutuhan masih sangat kecil dibanding dengan pendapatan dari PPJ.
“Yang cukup mengherankan pula, setiap tahun ‘mark down’ pendapatan PPJ dan dugaan penyalahgunaan anggaran ini tidak ada koreksi atau pengawasan. Akibatnya hak masyarakat wajib pajak di Garut selama ini sebagian besar masih diabaikan pemerintah setempat,” kata Agus.
Lebih jauh disampaikannya, pihaknya akan melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum dengan harapan dugaan kebocoran dana PPJ di Garut ini akan diproses secara hukum.(Aep Hendy S)***
