SUMEDANG, (KP ONLINE)- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, Kabupaten Sumedang kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini berhasil diraih sudah yang keenam kalinya.
Informasi tersebut disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat Arman Syifa kepada Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir melalui Video Conference yang diikuti empat kabupaten yakni Sumedang, Garut, Kuningan, dan Bandung Barat.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 juga dilakukan melalui Video Conference kepada Bupati bertempat di Ruang Tengah Gedung Negara Kabupaten Sumedang, Jum’at (26/06).
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, memberikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Sumedang yang telah meraih prestasi dalam 6 tahun berturut-turut memperoleh Opini WTP,” ucap .
Dikatakan, pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Berdasarkan SOP, batas waktu pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) oleh unit kerja yang diaudit selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah LHP diterima,” ujarnya.
Bupati Dony Ahmad Munir setelah mengikuti Virtual Video Conference mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah SWT atas diraihnya kembali WTP.
“Hasil pemeriksaan BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Wajar Tanpa Pengucalian (WTP). Ini raihan yang keenam kalinya Sumedang dapat prestasi dapat predikat WTP,” ucapnya
Ia menerangkan, dengan diraihnya WTP berarti laporan keuangannya sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Dengan raihan ini tentunya bagi kami menjadi sebuah motivasi untuk terus meningkatkan kualitas laporan kami dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Dony menambahkan, dari tata kelola yang baik (good governance) akan menghasilkan pelayanan berkualitas kepada publik sehingga akan meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Ini bagian implementasi ‘good governance’ yang akan berdampak kepada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan kepada masyarakat. Harapan kami menjadikan pengelolaan keuangan di Sumedang ini dengan transparan dan akuntabel,” ungkapnya (Devi Supriyadi)***
