PULUHAN mahasiswa mendatangi DPRD Kota Tasikmalaya, mereka mengecam kerusakan lingkungan akibat galian C yang masih marak.*
TASIKMALAYA, (KP-ONLINE).- Dua kelompok massa yang berbeda mengepung gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (10/3/2020). Massa tersebut melakukan unjukrasa terkait aksi brutal geng motor yang terjadi di Kota Tasikmalaya dengan memakan banyak korban.
Selain itu, kelompok massa lainnya yang mengepung gedung wakil rakyat tersebut juga menyuarakan krisis air dan kerusakan lingkungan akibat masifnya galian C.
Massa aksi gelombang pertama datang dari kumpulan elemen dan santri serta warga yang gerah dengan aksi brutal geng motor akhir-akhir ini. Sekaligus mempertanyakan upaya pemerintah dan para politisi di DPRD Kota Tasikmalaya yang berjuluk Kota Santri ini.
“Dalam aksi serta audensi, ada 12 poin usulan kami, terkait aksi geng motor yang meresahkan masyarakat. Salah satunya ada tim Jaga Lembur untuk mempersempit ruang gerak mereka,” demikian kata salah seorang penggagas aksi, Nanang Nurjamil, saat di DPRD Kota Tasikmalaya.
Ia berharap ada tim khusus yang menangani aksi yang cenderung mengarah kepada tindak kriminalitas. Lalu, kata Nanang, upaya untuk menangani secara khusus bersinergi antara pemerintah dengan kepolisian beserta infrastruktur pendukung.
“Tindakan geng motor yang semakin brutal harus ditindak tegas. Pihak aparat kepolisian melakukan penyisiran ke titik-titik yang menjadi sarang geng motor,” katanya.
Selain itu, kata Nanang, polisi juga melakukan patroli setiap malam secara berkala ke lokasi yang rawan tindak kriminal dan kemaksiatan. Sebab oknum geng motor dan miras masih ditemukan di lapangan.
Belum sepenuhnya audiensi rampung, aksi puluhan mahasiswa yang tergabung Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Tasikmalaya sudah berlangsung di akses jalan DPRD Kota Tasikmalaya. Mereka membawa misi berbeda terkait kerusakan lingkungan akibat galian C.
“Musim kemarau kemarin masyarakat menderita karena kesulitan air. Sebab bukit-bukit di Kecamatan Indihiang, Mangkubumi dan Bungursari habis oleh Galian C, tapi pemerintah tidak berbuat banyak meski banyak penambang liar,” kata Ketua IMM Cabang Kota Tasikmalaya Rizal Purnama, saat di ruang Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya.
Bukit yang dilindungi dan berfungsi sebagai resapan air, kata Rizal, juga perlahan menghilang. Catatan para mahasiswa, dari banyaknya bukit hanya empat yang dikuasai oleh pemerintah. Selebihnya mulai dieksploitasi tanpa memikirkan dampak lingkungan.
“Hanya ada empat sudah menjadi milik pemerintah daerah. Pemerintah kalah cepat dalam pelestarian, butuh keberanian jika ingin melindungi ekosistem Tasikmalays dari kerusakan,” ujarnya.
Ia mengatakan, hal yang juga perlu perhatian ekstra bagaimana penanganan anak jalanan yang terkesan kurang maksimal. Seperti menegaskan Kota Tasikmalaya ini dalam katagori kota termiskin di Jawa Barat.
“Kita siap membantu dan mengawal demi kota tercinta ini. Persoalannya, pemerintah sudah sampai mana menindaklanjuti persoalan-persoalan tersebut,” katanya.
Sementara massa aksi juga sempat memasang spanduk bertuliskan nada kecaman terhadap pemerintah serta DPRD Kota Tasikmalaya yang seolah melakukan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Kota Tasikmalaya.
“Jangan sampai terjadi kekeringan yang parah saat kembali datang musim kemarau. Akibat bukit yang menjadi resapan air habis dikeruk dan dijual,” katanya. (Erwin RW)***
