KABAR PRIANGAN – Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Tahun 2020, dilaksanakan secara serentak di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di daerah Provinsi Jawa Barat.
Tercatat, 8 daerah di Jawa Barat melaksanakan Pilkada 2020 yaitu Sukabumi, Cianjur, Bandung, Indramayu, Karawang, Depok, Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya.
Untuk memastikan Pilkada 2020 berlangsung dengan aman, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XIII (Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar), Hj. Tina Wiryawati, SH, melakukan monitoring di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) salah satunya di Desa Serua Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok, Rabu (9/12/2020).
“Berdasarkan hasil pantauan kami di beberapa TPS di Kota Depok, pelaksanaan Pilkada 2020 sudah baik, kondusif dan sesuai dengan protokol yang berlaku. Meskipun memang masih ditemukan beberapa pelanggaran baik dari segi money politic maupun protokol kesehatan,” kata Tina.
Menurutnya, persoalan money politic baik dalam Pilkada, Pileg maupun pemilu-pemilu lainnya, memang belum dapat dihilangkan begitu saja, selama sistem pemilihannya dilakukan secara langsung.
Bahkan kata Tina, terkadang dalam pelaksanaan pemilihan, masyarakat itu sendiri belum memahami sepenuhnya kriteria seperti apa yang pantas mewakilinya, mereka cenderung hanya berpikir praktis dan pragmatis.
“Maka ke depan, sangat diharapkan adanya sosialisasi lebih masif terkait money politic dan berbagai pelanggaran pemilu lainnya, kepada masyarakat melalui desa-desa,” ujarnya.
Sementara itu, untuk masalah protokol kesehatan, pihaknya menilai bahwa penyelenggara pamilu sudah berusaha maksimal dengan mengimbau masyarakat agar taat dan patuh.
“Namun pada kenyataannya, masih ada pelanggaran. Maka seharusnya untuk konsekuensi penindakan bisa dilakukan lebih tegas lagi,” ujarnya.
Dalam pesta demokrasi tahun ini, ia berharap kepada masing-masing calon bisa menahan diri untuk tidak mengklaim kemenangan diawal. Semua pihak harus menghormati proses yang dilakukan KPU. Artinya, semua bersabar dan menunggu hasil pengumuman resminya dari KPU.
“Jangan sampai ada anggapan bahwa hasil dari hitung cepat atau quick count, merupakan hasil final,” ucapnya.
Lebih jauh Tina menyebutkan, berdasarkan hasil pantauan itu juga, tercatat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak hadir di TPS. Bahkan jika dilihat dari sisi presentasinya, masih terbilang rendah.
Dalam hal ini perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat di akar rumput bisa lebih paham mengapa mereka harus memilih para wakilnya baik di eksekutif maupun legislatif yang amanah dan berpihak kepada masyarakat.
Sehingga mereka tidak bersikap masa bodoh, karena pilihan masyarakat saat akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat untuk periode 5 tahun kedepan.
Tina menjelaskan, jauh sebelum pelaksanaan Pilkada 2020, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat juga sudah melakukan berbagai kunjungan untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu sudah siap dan dapat melaksanakan protokol kesehatan.***
