Network
CIBINONG, (PR).- Sebanyak 14.444 buruh yang bekerja di 22 perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor tidak mendapatkan upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 yakni Rp 3.763.405 karena ketidakmampuan perusahaan membayarnya.
Ketidakmampuan 22 perusahaan dalam memenuhi UMK 2019 tersebut telah mendapat persetujuan dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Sehingga, perusahaan menyatakan kesanggupan membayar upah rata rata Rp 3.485.000 atau berdasarkan UMK 2018.
Banyaknya perusahaan di Kabupaten Bogor yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK 2019 tersebut menempatkan Kabupaten Bogor sebagai daerah teratas dengan jumlah perusahaan terbanyak yang mengajukan penangguhan UMK di Jawa Barat.
Sampai 26 Februari 2019, dari 57 perusahaan di Jawa Barat, 22 perusahaan berasal dari Kabupaten Bogor.
Posisi kedua dihuni Kabupaten Bekasi dengan 8 perusahaan, kemudian Karawang 5 perusahaan, Kota Bekasi 4 perusahaan, dan Purwakarta 3 perusahaan.
Persetujuan Ridwan Kamil
Kepala Seksi Normal Kerja UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah I Bogor Adang Suherman, Selasa 26 Februari 2019 menjelaskan bahwa 22 perusahaan itu sejak Januari lalu tidak membayar upah buruh sesuai UMK 2019.
Pasalnya, 22 perusahaan yang sebagian besar bergerak di bidang garmen itu telah mengajukan penangguhan pembayaran UMK kepada Ridwan Kamil dan mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.93-yansos/2019.
"Dari 23 perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2019, disetujui 22 perusahaan sedangkan 1 perusahaan ditolak," kata Adang Suherman.
